Memasuki tahun 2019, Pemerintah akan fokus menjaga faktor-faktor pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang dipenuhi pesimisme. Konsumsi rumah tangga, dan investasi diharapkan menjadi tumpuan saat ekspor diprediksi mengalami tekanan karena pelemahan harga komoditas.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada awal pekan ini mengumumkan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun ini melambat menjadi hanya 3,5%, dibanding proyeksi sebelumnya 3,7%. Turunnya proyeksi tersebut didasarkan karena masih lemahnya pertumbuhan di sejumlah negara serta sentimen negatif akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Sentimen negatif juga muncul dari AS yang hingga kemarin masih belum juga menemukan jalan terbaik untuk menghentikan kebuntuan negosiasi anggaran tahunan. Pemerintah AS pimpinan Donald Trump belum sepakat dengan parlemen terkait anggaran 2019 sehingga menyebabkan shutdown berkepanjangan. Hingga kemarin, sudah 32 hari Pemerintahan AS tutup karena tidak ada anggaran yang cair.
"Kita berikan tax holiday, tax deductable, mobil listrik, berbagai insentif itu diharapkan akan menggerakan sektor riil sehingga pertumbuhan dijaga di 5,3% dan inflasi di level 3,5%," kata Sri Mulyani.
Menanggapi pernyataan IMF yang meminta negara-negara menurunkan rasio utang, menurut Sri Mulyani, hal tersebut tidak relevan terhadap kondisi di Indonesia. menrutnya, setiap negara memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berbeda-beda.
Sri Mulyani menuturkan, ada 40 negara berpendapatan rendah yang memiliki rasio utang hingga 100%. Hal ini berbeda dengan Indonesia di mana rasio utang terhadap PDB hanya 30%.
Dia menambahkan, untuk negara-negara dengan rasio utang yang tinggi cara yang tepat memang harus menurunkan rasio utang. “Untuk negara itulah pernyataan IMF berlaku,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada tahun ini diperkirakan tidak akanmudah. Pasalnya, harga komoditas ekspor seperti batu bara, sawit, dan karet mengalami tekanan.
Dia menambahkan, penurunan harga komoditas juga akan berpengaruh pada kinerja ekspor sehingga berimbas pada penerimaan negara.
Menurut Chatib, kebijakan pemerintah yang telah menaikan jumlah Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sosial dinilai bisa menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, momentum Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 juga akan mengangkat konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa bertahan di angka 5%.
AS Bisa Rugi USD5,7 Miliar
Di bagian lain, periode shutdown Pemerintah AS yang telah memasuki hari ke-32 berimbas pada banyak sektor usaha di Negeri Paman Sam. Di samping itu, masyarakat sipil juga termasuk tuna wisma dan orang lanjut usia (lansia) juga ikut prihatin karena berbagai program sosial lumpuh.
Pemerintah AS memperkirakan shutdown akan menurunkan pertumbuhan perekonomian AS sebesar 0,1%. The Fed juga menyatakan akan memilih untuk menunda kenaikan bunga. Sebab, dampak shutdown sangat luas. Antrean panjang di bandara terjadi berkali-kali karena banyak pegawai keamanan diliburkan.
Jika permintaannya dipenuhi, Trump berjanji akan melindungi imigran tanpa dokumen (Dreamer) dan imigran pemegang status perlindungan sementara (TPS) di perbatasan AS-Meksiko. Partai Demokrat dikenal sebagai pembela imigran. Bagaimanapun, sejauh ini, negosiasi tersebut masih tidak menemui titik cerah.
Saat ini, Trump masih menahan diri dalam meloloskan legislasi pembukaan kembali pemerintahan hingga dana USD5,7 miliar disepakati. Sejumlah ahli menilai dana itu masih kurang. Sebab, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dinding perbatasan diperkirakan dapat mencapai lebih dari USD24 miliar.
Pence menambahkan, Trump berharap jutaan rakyat AS akan menekan Demokrat menandatangani kesepakatan itu. Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney juga mengungkapkan status darurat di perbatasan akan tetap diambil, sekalipun tanpa persetujuan Kongres. Tapi, hal itu bukan yang diinginkan Trump.
评论
发表评论