博文

目前显示的是标签为“Kasus Korupsi”的博文

Memata-matai anggaran negara yang sudah memiliki Formula E

图片
Memata-matai anggaran negara yang sudah memiliki Formula E Mobil listrik Formula E akan berhenti di Jakarta. Acara ini dijadwalkan berlangsung tahun depan. Diperkirakan bahwa keberhasilan kompetisi yang harus diikuti di banyak negara akan membutuhkan 1,6 triliun rupee. Saat ini, anggaran sedang dibahas. Formula E memang pertama kali di Indonesia. Banyak negara besar adalah negara tuan rumah pertama. Sekitar 2011, Jean Todt dan Alejandro Agag muncul dengan ide balap mobil listrik. Namun, rencana mereka baru dilaksanakan tiga tahun kemudian atau pada 2014. Beijing menjadi kota pertama yang menjadi tuan rumah Formula E. Setelah itu, banyak negara bergiliran menjadi tuan rumah Formula Satu. Pada saat hosting, negara-negara yang dipilih juga sibuk membersihkan. Seperti musim 2016-2017, Formula E diadakan di Brooklyn, New York. Pada saat itu, mereka membutuhkan dana $ 20 juta, termasuk pembangunan sirkuit, bilik, trotoar baru, dinding keamanan, dan tata letak trotoar yang d...

Kasus korupsi Dana Jasmas pertama dari Pemerintah Kota Surabaya diadakan hari ini

图片
Kasus korupsi Dana Jasmas pertama dari Pemerintah Kota Surabaya diadakan hari ini BandarJudiQQ Sidang pertama atas dugaan kasus korupsi di Jasmas pada tahun 2016 diadakan pada hari Senin (18/3). Daftar itu diduga, dan seorang pengusaha bernama Agus Setiawan Jong akan ditahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Kepala Seksi Penuntut Umum (Intelijen) Distrik Lingga Nuarie mengatakan bahwa partainya telah menerima jadwal persidangan untuk pengadilan. "Menurut jadwal untuk persidangan, kasus Jasmas terdengar hari ini," katanya. Lingga menjelaskan bahwa dalam persidangan Jasmas, enam jaksa penuntut (JPU) telah mencoba. Jaksa penuntut akan diketuai oleh Kejari Tanjung Perak, kepala Divisi Kriminal Khusus (Kasi Pidsus), dan Dimaz Atmadi. “Ada enam jaksa yang akan mendengarkan kasus ini. Itu akan dipimpin oleh kepala pasukan khusus kabupaten, kemudian saya sendiri (Kasi Intel, red), petugas bukti (BB) dan jaksa pasukan khusus, ”jelas Lingga. Seperti diketahui...

Mengejar Aset Negara di Luar Negeri, Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jangan Ragu Menggunakan TPPU

图片
Mengejar Aset Negara di Luar Negeri, Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jangan Ragu Menggunakan TPPU BandarJudiQQ Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Indonesia dengan beberapa negara, salah satunya Swiss, merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam pandangannya, kerja sama ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk terus memerangi korupsi. Mantan Pansel Pimpinan KPK ini juga menyinggung perjanjian MLA dengan negara selain Swiss, yang baru-baru dilakukan Indonesia. Salah satunya, pengesahan perjanjian MLA antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Rabu, 13 Februari 2019. Yenti mengatakan Swiss selama ini sering menjadi target para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan korupsi untuk menyimpan uang hasil kejahatan mereka. Untuk itu, menurut dia, keberhasilan Indonesia dalam men...

Mengapa Swiss tempat yang aman bagi warga negara Indonesia untuk Menyimpan uang?

图片
Mengapa Swiss tempat yang aman bagi warga negara Indonesia untuk Menyimpan uang? BandarJudiQQ Indonesia dan Swiss telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik, atau dikenal dengan mutual legal assistance. Terdapat 39 pasal dalam perjanjian tersebut yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril menilai penandatanganan perjanjian MLA menunjukan indikasi banyak aset 'kotor' warga negara Indonesia yang tersimpan di Swiss. Saking ketatnya sistem perbankan negara pengekspor cokelat terbesar itu, Oce menduga nilai aset warga negara Indonesia yang tersimpan di sana sangat besar. Oleh sebab itu, imbuhnya, penandatanganan MLA menjadi jalan pembuka bagi pemerintah menarik aset khususnya yang terindikasi diperoleh dari tindak kejahatan. "Disiapkan perkara hukumnya, didakwakan, setelah ada putusan pengadilan itu...