Qualcomm mendukung pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pemblokiran telepon seluler hitam (BM) melalui International Mobile Equipment Identity (IMEI).
Sejak 2017, Qualcomm dan Kementerian Perindustrian telah menandatangani nota kesepahaman tentang proses verifikasi basis data IMEI.
Melalui kerja sama antara kedua pihak, sistem Qualcomm disebut Device Identification, Registration and Prevention System (DIRBS), yang menghilangkan produk ilegal dari ponsel ilegal atau BM.
Lalu, apa itu DIRBS? Sekadar informasi, DIRBS adalah sistem yang dikembangkan Qualcomm menggunakan perangkat lunak sumber terbuka selama bertahun-tahun.
DIRBS sendiri memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftar, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel.
Sistem ini juga dapat digunakan untuk memverifikasi nomor IMEI ponsel menggunakan jaringan operator dengan merujuk ke database milik Departemen Perindustrian dan GSMA sebagai Asosiasi Telekomunikasi Seluler Internasional.
Nies Purwanti, direktur Departemen Urusan Pemerintahan Asia Tenggara dan Pasifik di Jakarta, Senin (8/7) mengatakan: "Ini adalah kinerja dukungan Qualcomm bagi pemerintah untuk mendukung nomor telepon pasangan IMEI sambil membantu pemerintah meningkatkan kualitas jaringan."
Lebih lanjut Nies menyatakan bahwa selain menyediakan sistem deteksi IMEI DIRBS ilegal, Qualcomm juga mendidik tim TI untuk menggunakan sistem deteksi.
"Qualcomm hanyalah transfer pengetahuan, seperti rencana pengajaran, manajemen teknis pemerintah, kami tidak dapat mengakses data, sehingga data tidak akan bocor," kata Nies.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Informasi dan Komunikasi serta Kementerian Perdagangan tengah menyelesaikan aturan aplikasi untuk nomor ponsel asli atau nomor verifikasi basis data IMEI.
Rencananya, ketiga kementerian tersebut akan dirumuskan pada 17 Agustus 2019. Menurut Direktur Divisi Elektronik dan Telematika Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, ketentuan ini adalah pembebasan ponsel ilegal.
Janu mengatakan bahwa sistem kontrol IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen domestik. Oleh karena itu, perlu untuk mengidentifikasi, mendaftar, dan memblokir perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi persyaratan.
“Karena itu, melindungi industri seluler dari persaingan tidak sehat dari peredaran ilegal. Selain itu, dapat mengurangi tingkat pencurian dan melindungi pengguna, ”lanjutnya.
Kontrol IMEI juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan menghilangkan handset pasar gelap di pasar, sehingga meningkatkan kemungkinan pendapatan pemerintah. Program ini diprakarsai oleh Departemen Perindustrian sejak 2017.
“Untuk mendukung rencana pengendalian IMEi, peraturan harus ditetapkan sebagai payung untuk manajemen data IMEI. Pemerintah akan dengan hati-hati mengatur peraturan Sistem Informasi Pendaftaran Identitas Nasional (SIRINA) agar berfungsi dengan baik, ”kata Janu.
Karena itu, Kementerian Perindustrian mengelola basis data IMEI. Departemen Komunikasi dan Informasi akan mengatur penggunaan data IMEI, termasuk operator.
Sistem Kontrol IMEI akan memproses basis data IMEI yang diperoleh dari para pemangku kepentingan bersama. Informasi dari berbagai kepentingan kemudian diproses dan diakhiri untuk mendapatkan daftar IMEI yang valid sebagaimana diharuskan oleh hukum.
"Instansi pemerintah dapat menggunakan informasi pada daftar IMEI yang valid untuk mengembangkan kebijakan berdasarkan otoritas mereka," lanjut Janu. Saat ini, server sistem database IMEI atau SIRINA telah diinstal di Pusdatin Kementerian Perindustrian dan juga telah dilatih.
评论
发表评论