Mencari kesempatan dalam kesulitan. Kalimat ini dirasa pantas diucapkan. Buat mereka suka memperkaya diri di tengah bencana. Memanfaatkan belas kasih para dermawan. Tiap bantuan justru dikumpulkan. Tak dibagikan kepada para korban.
Sepanjang tahun 2018, Indonesia beberapa kali mendapat bencana. Tiga peristiwa terjadi jelang akhir tahun. Gempa bumi beruntun di Lombok, NTB. Lalu ada gempa, tsunami dan likuifaksi terjadi Palu, Sulawesi Selatan pada bulan September. Terakhir silent tsunami di wilayah Banteng pertengahan bulan Desember.
Tim merdeka.com melakukan pencarian atas informasi tersebut. Ada beberapa titik dicurigai. Salah satunya di sepanjang Jalan menuju Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Kami mendapat kabar, adanya pos bodong di wilayah Cinangka hingga Carita. Pekan lalu, dua hari kami bolak-balik jalur tersebut.
Kapolres Pandeglang AKBP Indra Lutrianto Amstono membenarkan adanya informasi pengungsi dan pos bantuan bodong. Ada tiga titik dicurigai. Pos bantuan di wilayah itu menerima bantuan dari para donatur. Namun, diduga bantuan diterima tidak disampaikan kepada korban. Melainkan dinikmati sendiri.
Semua titik pos bodong dicurigai sudah ditindak. Sejumlah anggota kepolisian diutus untuk melakukan penyelidikan. Dilakukan pengintaian. "Kami juga melakukan interogasi kepada pos-pos yang dicurigai jadi pos bodong," kata Indra kepada merdeka.com dua pekan lalu.
Indra mengaku pascakejadian tsunami, banyak masyarakat belum mendapatkan bantuan. Sebab terhalang akses lokasi jauh dan rusak akibat tsunami. Salah satunya informasi minimnya bantuan ke Kecamatan Sumur, Pandeglang. Kabar itu kadung viral di sosial media. Para dermawan beramai-ramai menuju lokasi terdampak.
Lokasi itu merupakan salah satu titik dicurigai kepolisian adanya pos bodong. Itu dikuatkan dari keluhan beberapa warga mengenai pos bantuan tersebut tidak amanah. Lalu informasi itu sampai kepada pihak berwajib. Dari kecurigaan itu, akhirnya pihak kepolisian melakukan pemantauan dan penyelidikan kepada beberapa orang diduga melakukan penggelapan.
Bupati Pandeglang, Irna Nurlita, mengakui adanya kabar pengungsi dan pos penerima bantuan bodong. Sebagai penanggung jawab masa tanggap darurat, itu sudah disampaikan kepolisian. Tak hanya itu, dia juga melihat sebaran bantuan tidak merata. Sebagian warga kelebihan. Namun, banyak pula kekurangan bantuan.
Pengungsi tsunami selat sunda di wilayahnya terbagi menjadi tiga kelas. Pertama, pengungsi terdampak gelombang tsunami. Mereka adalah para penyintas dengan kondisi rumah hancur atau rusak akibat tsunami.
Biasanya pengungsi bodong ini mencari bantuan dari pos satu ke pos lainnya. Padahal, bantuan disalurkan pos utama milik pemerintah telah disalurkan lewat tiap Camat. Nantinya, para kepala desa tinggal mengambil bantuan di Kecamatan. Peran RT dan RW di sini penting. Mereka membagikan kepada warga terdampak. Sehingga para pengungsi tidak perlu mencari bantuan dari satu pos ke pos lain.
Warga Jadi Pengemis
Menurut Politisi PPP ini, tidak banyak dermawan datang memberikan bantuan langsung kepada pengungsi. Tiap bantuan diserahkan kepada pos penerima bantuan dibuat warga. Memang tidak ada aturan khusus dalam mendirikan pos penerima bantuan. Namun sebaiknya pos penerima bantuan tersebut berkoordinasi dengan perangkat pemerintah setempat. Ini untuk meminimalisir adanya konflik sosial di masyarakat akan jumlah bantuan diterima warga.
"Tangannya diajarin minta di pinggir jalan, bapaknya liatin dari jauh. Itu kan memalukan. Budaya malu harus tetap dijaga," ungkap Irna.
Bersamaan dengan informasi pos bodong, dia meminta tim untuk menertibkan. Dalam beberapa hari, dia mendapat laporan pengungsi bodong, pos penerima bantuan bodong hingga warga mengemis telah ditertibkan. Lewat pendekatan persuasif mereka diminta untuk tidak melakukan itu. Alhasil, sepanjang keliling wilayah Pandeglang kami tidak menemukan adanya pos bodong maupun warga mengemis di pinggir jalan.
Tak hanya ke Pemprov Banten, surat permohonan bantuan juga dikirim ke sejumlah kementerian. Gayung bersambut. Bantuan datang. Memberikan bantuan sesuai dengan kapasitasnya. Pemprov Banten mengambil alih pemulihan rumah rusak ringan. Jumlahnya mencapai 457 rumah terdampak rusak ringan.
"Saat ini kami sudah membuat tim untuk melakukan survei ke 457 rumah yang rusak ringan. Nantinya untuk rumah rusak ringan akan dibantu Pemprov Banten," kata Irna.
Irna menjelaskan, bantuan antar pemerintah ini langsung dimasukkan ke rekening kas daerah yang dikelola Sekretaris Daerah Pandeglang. Diperkirakan jumlah bantuan mencapai Rp 3 miliar. Jumlah itu masih terus bertambah. Masuk ke rekening kas daerah dan akan dimasukkan ke dalam APBD. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kemudian hari.
Wajib Laporkan Bantuan
Terkait bantuan berupa uang, saat ini Pemkab Pandeglang tengah dalam proses pendataan. Disinggung nominal santunan yang bakal diterima, Sekda Kabupaten Pandeglang Ferry Hassanudin, mengatakan perlu urun rembuk dari berbagai pihak. Sebab berkaitan dengan jumlah dan masih menunggu hasil pengajuan ke beberapa kementerian.
Selain untuk sewa rumah warga, uang terkumpul juga digunakan untuk berbagai keperluan mendesak lainnya. Ferry menyebut banyak proposal datang untuk meminta dana penanggulangan bencana. Namun, tak semua difasilitasi. Sebab pihaknya ingin alur permohonan dana sesuai dengan surat pertanggungjawaban.
Derasnya bantuan juga sulit diawasi. Pemkab Pandeglang tidak pernah mendapat laporan khusus secara tertulis dari para penyumbang di luar pemerintahan. Mereka hanya memberikan laporan secara lisan. Irna mengaku tak bisa melarang atau mengarahkan para dermawan untuk menyalurkan bantuan ke posko dibuat pemerintah.
Sejauh ini, tidak semua pihak melakukan laporan tersebut. Sehingga pemerintah juga kesulitan dalam mendata jumlah bantuan yang diterima secara keseluruhan. Ferry menyebutkan bantuan dari berbagai komunitas bisa disalurkan ke pemerintah atau warga langsung. Baik dalam bentuk barang maupun uang. Bantuan yang dilaporkan biasanya yang masuk ke pos pemerintah. Sementara bantuan disalurkan ke warga tidak dibuat laporan.
"Bantuan dari dermawan boleh dilaporkan kepada kami untuk dicatat. Tapi jika tidak dilaporkan juga tidak masalah, sepanjang itu langsung diberikan kepada masyarakat," ucap Ferry.
评论
发表评论