Pendaftaran Siswa Baru Gunakan NIK

Pendaftaran Siswa Baru Gunakan NIK

BandarJudiQQ

Pemerintah mengubah sistem pendaftaran siswa baru dengan tidak lagi memakai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dijadikan data sentral penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi ini.

“Kita mau integrasikan antara Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dengan data Dukcapil Kemendagri. Seluruh siswa tidak lagi memakai NISN tapi NIK (pada pendaftaran siswa baru),” katanya seusai pertemuan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Dengan integrasi data ini, kata Muhadjir, maka identitas siswa seperti alamat dan keluarganya pun bisa dideteksi. Penyepadanan data ini pun akan mendukung Wajib Belajar 12 Tahun. Tidak hanya untuk menunjang pendidikan formal, namun anak-anak yang belum masuk pendidikan nonformal pun bisa disediakan akses bersekolah.

Mendikbud mengapresiasi adanya kerja sama ini. Sebab meski tanggung jawab pendidikan, baik dasar hingga menengah ada di Kemendikbud, tapi ada 2/3 urusan mesti berkoordinasi dengan Kemendagri. Pasalnya, masalah pendidikan ini adalah urusan pemerintahan yang saling terkait antara satu kementerian dengan lainnya.

Menurut Zudan, integrasi data ini termasuk juga ingin menyempurnakan program Wajar 12 Tahun. Sebab jika ada anak yang putus sekolah, Kemendikbud akan cepat mengetahuinya. Di sisi lain, Mendikbud pun bisa turun memerintahkan dinas untuk menindaklanjuti. Kemendagri juga bisa memerintahkan kepala daerah untuk memeriksa alasan apa ada anak itu bisa putus sekolah. Pemerintah juga bisa bersinergi memberikan beasiswa, baik dari APBN dan atau APBD.

Pembinaannya, yakni dengan tahap sosialisasi, pemahaman, dan ketika masih mangkir, maka bisa dikenakan sanksi sesuai UU No 9/2015 Pemerintah Daerah.

Said mengatakan, adanya kebijakan baru ini tidak bisa karena hanya ingin menonjolkan diri melalui kebijakan yang dihasilkan. Sistem pemerintahan pun tidak berjalan karena tidak ada jaminan keberlanjutan. Selain itu, negara hanya mengeluarkan banyak uang yang sia-sia hanya untuk satu kebijakan baru.