Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016. Dengan adanya relaksasi ini maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru.
Seperti Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang mengaku sedih jika asing bisa 100 persen masuk ke sektor usaha di Indonesia. "Saya sedih kalau asing masuk kepada setiap sektor. Apa yang tersisa buat Indonesia?," kata Prabowo saat ditemui dalam acara Indonesia Economic Forum bertajuk Connecting Indonesia, di Hotel Shangri-La.
"Saya bingung, hari ini begini, besok begitu. Versi ini bilang 54 sektor, lalu versi lain bilang 28 sektor, saya bingung, saya mau mempelajari itu lebih lanjut," jelasnya.
Sandi tak ingin sampai masuk hari pemilihan Pemilu 2019 pada 17 April keadaan ekonomi makin memburuk dengan revisi DNI. Dia geram pasca diluncurkan paket jilid XVI muncul banyak pertanyaan yang simpang siur dari pelaku usaha UMKM yang terkena dampak.
Selain itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengaku heran kepada pemerintah yang tidak mengikutsertakan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan soal revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurutnya, pelaku usaha dalam hal ini memiliki peranan penting, apalagi ada beberapa sektor usaha yang dinilai masih rancu.
Rosan menyampaikan, pemerintah dalam mengambil keputusan kali ini terkesan hanya sepihak. Sedangkan, apabila melihat ke belakang dalam perumusan relaksasi DNI pada 2016 lalu pihaknya telah dilibatkan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai apabila 25 sektor yang dikuasai asing tersebut nantinya malah akan berdampak buruk bagi Indonesia. "Tapi kalau sudah dibuka untuk asing, harus dilihat apakah asing akan menciptakan lapangan pekerjaan atau malah menggerus lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh UMKM. Itu harus dilihat, harus dikaji, dan menurut saya apakah se-urgent itu harus dikeluarkan sekarang?," ujarnya.
Selain itu, Shinta juga mengaku kecewa karena dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak melibatkan para pengusaha terlebih dahulu.
Para pengusaha pun akhirnya meminta pemerintah untuk menunda revisi DNI ini, dan membicarakan lebih lanjut dengan pengusaha. Menanggapi hal itu, pemerintah pun segera ambil tindakan.
评论
发表评论